TERAS SRAGEN – Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengakui saat ini Kabupaten Sragen menjadi daerah termiskin di wilayah eks Karesidenan Surakarta.
Pemkab Stagen terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan target 0,6 persen per tahun. Dan pada 2026 sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) turun menjadi 9,98 persen.
Yuni mengaku, untuk menurunkan angka kemiskinan 1 digit sangat sulit. Pada awal 2021 angka kemiskinan Sragen pada angka 13,38 persen. Persentase tersebut masih diatas rata-rata angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
”Kemiskinan di Provinsi Jateng, 11,41 persen, sedangkan nasional 10,19 persen,” ujarnya.
Lantas pada 2022 melampaui target penurunan pada angka 0,89 persen. Pada akhir 2022 naik menjadi 12,94 persen. Namun angka tersebut masih di atas angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,79 persen. Sedangkan nasional 9,71 persen.
“Meski berhasil menurun, namun angka itu masih tetap tinggi dibanding dengan angka provinsi maupun nasional,” ujar dia.
Dia menjelaskan, angka 12,94 persen ini setara dengan jumlah penduduk 115.140 jiwa. Pengurangan di angka 7.772 jiwa dalam setahun terakhir.
Yuni mengatakan, angka kemiskinan diakui menduduki posisi tertinggi di eks Karesidenan Surakarta. Dia mengaku situasi ini cukup ironis dan menjadi pekerjaan rumah bersama. Upaya yang dilakukan yakni melalui desa tuntas kemiskinan.
Program ini fokus menyasar dari satu desa ke desa lain. Dia meyakini formula ini perlahan namun ada langkah pasti. Pada 2023 ini, desa yang disasar yakni Bonagung, Bukuran, dan Ngargotirto.
”Semua di utara Bengawan Solo. Kantong kemiskinan tinggi di kabupaten Sragen,” terang bupati.
Dia juga akan mengundang pengusaha dan investor untuk bekerjasama. Salah satunya membangunkan rumah bagi warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH). Setiap rumah dianggarkan Rp 15 juta.
”Untuk mengentaskan tiga desa tadi, kita butuh perbaikan 1.200 unit. Baznas sudah memberikan bantuan. Kami arahkan bantu 100 unit rumah dengan alokasi Rp 1,5 miliar. Sedangkan dari matra juga 100 unit juga,” ujar dia. (din/bun)
Lantas dari APBD direncanakan Rp 3 miliar. Dengan demikian masih kurang 800 unit yang belum terjangkau. Pihaknya berharap investor yang ada di Sragen untuk membantu. ”Ini saya minta pengusaha di Sragen turut membantu perbaikan RTLH, kami tunggu komitmennya. Mau dibangunkan atau bangun sendiri kami persilahkan,” ujarnya. (Jawapos)
