TERAS SRAGEN – Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan muncul dan diusulkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa usulan tersebut akan menjadi masukan bagi PDI Perjuangan. Meskipun usulan tersebut terima, kata Hasto, pihaknya belum bisa memastikannya lantaran saat ini pihaknya tengah difokuskan untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
“Sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu,” ujar Hasto Kristiyanto di di sela-sela Rakernas PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/9).
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto pun mengatakam bahwa terkait usulan tersebut, pihaknya baru akan bisa merealisasikan pada saat Kongres partai, tepatnya pada 2025 nanti.
Sedangkan saat ini, PDI Perjuangan masih akan fokus pada Rakernas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden dan bacaleg-bacaleg PDI Perjuangan lainnya.
Bahkan kata Hasto Kristiyanto, masih ada rakernas ke-V atau rakernas terakhir yang harus dilakukan PDI Perjuangan sebelum memasuki masa pendaftaran Capres dan Cawaprea di KPU RI.
“Ini Rakernas yang keempat, dan kemudian Rakernas yang kelima akan dilakukan setelah Pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan Kongres Partai yang keenam,” jelas Hasto.
“Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,” lanjutnya.
Namun, terlepas dari usulan tersebut, Hasto pun mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatannya saat ini tinggal beberapa bulan lagi.
Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.
“Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu-waktu yang tersisa ke depan itu legacy daripada Presiden dapat ditingkatkan termasuk di dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu,” tandas Hasto. (net/azr)
