Kemarau Panjang, Sebanyak 850 Desa di Jawa Tengah Kekeringan, Membutuhkan Air Bersih

Jawa Tengah Kekeringan

TERAS SRAGEN – Musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2023 ini mengakibatkan 850 desa di 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kekeringan. Hampir di setiap daerah mengalami kelangkaan air, sehingga hampir di setiap daerah membutuhkan pasokan air bersih.

“Dari 850 desa yang terbanyak ada di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Dan, kami telah menyalurkan bantuan sebanyak 33.060.300 liter air bersih ke 850 desa tersebut” kata Kepala BPBD Provinsi Jateng Bergas Catur Sasi kepada wartawan, Senin (18/9).

Bergas Catur Sasi mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih sudah dipersiapkan sejak Mei 2023 dan distribusinya terus dilakukan ke wilayah terdampak musim kemarau yang mengakibatkan terjadi beberapa masalah kekeringan.

BACA JUGA: PKK Jawa Tengah Gandeng Aisyiyah, Turunkan Angka Stunting 

“Di awal sudah dipersiapkan, seperti di Grobogan, Blora, Sragen, Klaten sudah mempersiapkan diri. Sampai hari ini masih belum ada masalah,” ujar Catur.

menurut Catur, upaya penyaluran air bersih kepada masyarakat akan terus disiagakan hingga nanti memasuki awal musim hujan yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan mulai November 2023.

“Sekarang masih jalan September dan nanti masuk bulan Oktober. Semoga nanti bulan November sudah masuk awal musim hujan,” jelas Catur.

Apakah ada kendala penyaluran bantuan air bersih? Bergas mengaku tidak ada kendala yang berarti, namun dirinya mengimbau masyarakat agar saat mendapat suplai air dari pemerintah maupun swasta bisa menyiapkan tempat tandon air terpadu.
Jika tandon air terpadu berkapasitas besar sudah ada, pengiriman air akan lebih cepat, tapi jika masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lebih lama.

“Ya kami minta masyarakat menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat,” tandasnya. (azr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *