TERAS SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen menjalani proses penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) di Hotel MG Setos Semarang, Rabu (31/1/2024). Sragen menjadi salah satu kabupaten dar 11 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti penilaian oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap perencanaan, pencapaian daerah serta inovasi pembangunan daerah.
Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan evaluasi pembangunan daerah secara kreatif dan komprehensif.
Dalam penilaian itu, Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati menjelaskan, PPD merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, capaian, dan inovsi pembangunan daerah.
Selain itu juga merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, Sragen bisa mengikuti penilaian PPD tahap II. Bahagia rasanya, banyak ilmu, masukan, dan saran yang didapatkan untuk menyelesaikan isu kemiskinan. Isu itulah yang ditanya terus dari A-Z. Diskusinya hidup dan tim penilai tidak menjustifikasi tetapi justru mendorong dan memberi pandangan dari pihak ketiga atau dari luar. Mereka melihat Sragen dari luar sehingga objetif,” ungkap Bupati.
Bupati berharap Sragen bisa masuk dalam tiga besar dengan hasil penilaian PPD yang maksimal.
Orang nomor satu di Sragen itu juga berkesempatan menyampaiakan paparan singkatnya sekaligus menayangkan video pendek tentang pembangunan di Sragen. Banyak aspek yang menjadi poin penilaian, seperti pencapaian pembangunan daerah, kualitas dokumen, inovasi, dan proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Bupati menyebut pertumbuhan ekonomi Sragen tahun ini ditargetkan bisa mencapai 5,9% karena capaian pada 2023 sudah 5,76%.
“Banyak hal yang kami lakukan di Sragen, salah satunya program lintas pinggiran. Daerah pinggiran yang tidak tersentuh dana desa (DD) dibiayai dari APBD, misalnya jalan antardesa dan jembatan. Kami juga punya program UMKM dengan dana Rp10 miliar per tahun, revitalisasi pasar dan ojek wisata, dan kurda Rp2,5 miliar untuk UMKM,” jelasnya.
Bupati juga menerangkan jika pengangguran terbuka mengalami penrunan di angka 3,87% dan lebih baik dibandingkan rata-rata di Jateng dan nasional.
Menurutnya inovasi di tingkat desa, seperti Sendang Kun Gerit yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDesa) Jatibatur, Gemolong, bisa menjadi salah satu upaya mengentaskan pengangguran. Selain itu, juga adanya program job fair dari Dinas Tenaga Kerja Sragen.
“Dari 5.000 lowongan kerja di Sragen pada 2023 ternyata bisa terisi 50%. Upaya lainnya dengan penempatan pekerja migran di luar negeri dan pemberdayaan BUMDES,” lanjut Bupati.
Tidak hanya itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Sragen juga di nilai cukup baik. Dibuktikan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Tim penilai PPD akan melakukan verifikasi di lapangan, termasuk bagaimana inovasi-inovasi yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Dan Tim Penilai akan bertemu langsung dengan penerima manfaat, masyarakat, camat, lurah / kepala desa, serta pihak terkait lain. (Diskominfo/bin)
